oleh

Dewan Pengawas Tidak Dapat Campuri Kewenangan Yudisial KPK

JAKARTA – Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin, baik terhadap penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan (kewenangan yudisial/Pro Justitia) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Demikian salah satu poin pertimbangan hukum Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Putusan tersebut dibacakan pada Selasa (4/5/2021) di Ruang Sidang Pleno.

Dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid beserta sejumlah dosen Fakultas Hukum UII tersebut. Mahkamah pun membatalkan keberlakuan Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (2) UU KPK dengan menyatakan ketiga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tidak Bersifat Hierarkis

Sebelumnya, para Pemohon mendalilkan bahwa norma dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon beralasan hal tersebut karena penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan tindakan pro Justitia sehingga tidak tepat jika kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan dalam pasal tersebut diberikan kepada Dewan Pengawas.

Terkait dalil tersebut, Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan hukum mengatakan  berdasarkan Pasal 12 UU KPK, penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK dalam pelaksanaan proses peradilan (pro Justitia). Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU KPK, penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Aswanto melanjutkan Mahkamah pun mempertimbangkan kedudukan Dewan Pengawas dalam UU KPK yang secara inheren adalah bagian dari internal KPK. Dewan Pengawas bertugas sebagai pengawas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Sebagai salah satu unsur dari KPK, Dewan Pengawas bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

“Dalam pengertian demikian, kedudukan Dewan Pengawas tidak bersifat hierarkis dengan Pimpinan KPK sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing,” ujar Aswanto.

Bukan Aparat Penegak Hukum

KPK, lanjut Aswanto, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi)—yang merupakan bagian dari tindakan pro Justitia. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan check and balances. Hal tersebut karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan pro Justitia.

“Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud. Dalam konteks itu, faktor integritas semata-mata tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kontrol dari pihak lain. Dalam batas penalaran yang wajar adanya kontrol tersebut adalah piranti untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan penyimpangan (abuse of power) sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan yudisial (pro Justitia),” papar Aswanto.

BACA JUGA:  DPMPD Kaltim M Syirajudin Dampingi Gus Menteri tinjau BUMDes Payang Sejahtera

Tumpang Tindih Kewenangan

Selanjutnya, Mahkamah menegaskan adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum—khususnya kewenangan pro Justitia yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Kewajiban untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas juga merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum.

Mahkamah juga menegaskan berkenaan dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang, maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya, lanjut Aswanto, terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Aswanto menambahkan dengan tidak diperlukan lagi izin penyadapan oleh KPK dari Dewan Pengawas, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 12B ayat (1) UU KPK, maka terhadap ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan selanjutnya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma Pasal 12B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU KPK tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dinyatakan pula inkonstitusional.

“Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa ‘dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas’ dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi ‘diberitahukan kepada Dewan Pengawas’,” urai Aswanto.

Ultra Petita

Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas penggeledahan dan/atau penyitaan harus dengan izin Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU KPK. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan Mahkamah berpendapat dikarenakan tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK juga merupakan bagian dari tindakan pro Justitia, maka izin dari Dewan Pengawas—yang bukan merupakan unsur aparat penegak hukum—menjadi tidak tepat. Alasannya, lanjut Enny, karena kewenangan pemberian izin tersebut tersebut merupakan bagian dari tindakan yudisial/pro Justitia.

Selanjutnya, Enny mengatakan karena berkenaan dengan penggeledahan dan/atau penyitaan tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas dan hanya berupa pemberitahuan, maka konsekuensi yuridisnya sepanjang frasa ‘atas izin tertulis dari Dewan Pengawas’ dalam Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 harus dimaknai menjadi ‘dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas’. Begitu pula dengan ketentuan norma Pasal 47 ayat (2) UU 19/2019 meskipun tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun karena tidak ada relevansinya lagi untuk dipertahankan, maka harus dinyatakan inkonstitusional.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ujar Enny.

Kemudian, Enny menguraikan karena Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK, maka Mahkamah menilai konsekuensi yuridis terhadap ketentuan norma Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK harus pula dinyatakan inkonstitusional. “Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 37B ayat (1) huruf b UU 19/2019 beralasan menurut hukum,” ujar Enny.

BACA JUGA:  DPD HA IPB Dan Wabup Lebak Lakukan Penanaman 10.000 Pohon

Batas Waktu

Enny menjelaskan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindakan penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan oleh KPK dikaitkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Mahkamah berpendapat KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyadapan dilakukan. Sedangkan terkait penggeledahan dan/atau penyitaan, KPK hanya memberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya dilakukan penggeledahan dan/atau penyitaan.

“Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU 19/2019, terkait dengan penggeledahan, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu diperlukan izin dari ketua pengadilan negeri setempat dan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan penggeledahan terlebih dahulu baru kemudian segera melaporkan untuk mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 KUHAP. Maka dengan demikian, tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan oleh KPK tidak diperlukan lagi izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan terkait dengan penyitaan, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri,” papar Enny.

Dua Tahun

Dalam permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan Pasal 40 ayat (1) UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya frasa “yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini karena penyidikan dan penuntutan merupakan dua proses yang berbeda serta ketidakpastian hukum mengenai darimana penghitungan waktu akan dimulai.

Enny menambahkan Mahkamah menilai adanya ketentuan tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK adalah suatu kekhususan yang diberikan kepada KPK sebagai suatu lembaga yang extraordinary yang berwenang menangani tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kewenangan menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Penghitungan 2 (dua) tahun demikian merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan, penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga, apabila telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan,” jelas Enny.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Enny melanutkan kekhawatiran para Pemohon mengenai tidak adanya kepastian penghitungan sejak kapan dikeluarkannya SP3 sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU KPK adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” tidak dimaknai menjadi “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”.

BACA JUGA:  Cegah Lonjakan Covid-19 di Tempat Wisata, Gubernur: Bupati/Walikota Segera Atur dan Kendalikan

“Sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan judisial (pro Justitia) yang dimiliki oleh Pimpinan KPK sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka frasa ‘harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu’ sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi ‘diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja’,” papar Enny.

Tidak Lemahkan Independensi

Mahkamah pun mempertimbangkan terkait dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU KPK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon beranggapan hal tersebut karena posisi KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan melemahkan independensi kelembagaan KPK yang pada akhirnya akan memengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Aswanto menyebut Mahkamah telah menegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun.

Bahkan, sambung Aswanto, Mahkamah dalam mempertimbangkan ihwal yang terkait dengan permohonan a quoin casu mengenai kelembagaan KPK pun harus memperhatikan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Sehingga, berkenaan dengan berlakunya frasa “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” dalam Pasal 3 UU KPK, menurut Mahkamah, tidak menyebabkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menjadi terganggu independensinya. Hal ini karena KPK tidak bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden) sebagaimana hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 20 UU 30/2002 yang menyatakan, “KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR dan BPK”. “Penyampaian laporan kepada Presiden dimaksud bukan berarti KPK bertanggung jawab kepada Presiden,” ucap Aswanto.

Hal ini menjadi salah satu karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan, lanjut Aswanto, terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU KPK adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. “Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 3 UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucapnya.

Terkait dalil pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN yang dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Mahkamah menilai pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi. (*/Nad)

News Feed