PANDEGLANG – Ratusan petani dan sejumlah pemuda di Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang, menggelar unjuk rasa besar-besaran ke Kantor UPT Pertanian Kecamatan Sindangresmi, Kamis (3/9/2020).
Tidak sebatas itu, petani dan warga juga melakukan penyegelan Kantor UPT Pertanian Kecamatan Sindangresmi. Kuat dugaan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan petani setempat atas berbagai persoalan yang muncul antara lain kebijakan kebijakan pertanian yang tak mendukung petani Sindangresmi sebagai penghasil beras utama di Pandeglang.
Dalam tuntutan aksinya, petani meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan bantuan alat- alat pertanian, penyalahgunaan bantuan benih, sekaligus membersihkan mafia pertanian di tubuh BPP dan Gapoktan Sindangresmi.
Bahkan petani Sindangresmi juga minta agar Gapoktan dan seluruh kelompok tani se Kecamatan Sindangresmi dibubarkan.
Tidak hanya itu pendemo pun menyampaikan pandangan politik kekuasan dalam pemerintahan, terlebih menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pandeglang, dimana dalam orasinya para petani menghimbau agar warga petani untuk tidak memilih kepada Calon Bupati yang tidak pro petani melainkan pro terhadap elite tani yang dikatakan pendemo bermental tirani penghisap hak- hak para petani.
Aktivis pergerakan pertanian dan juga warga Sindangresmi, Rijal Saefullah di sela aksinya mengatakan, Kecamatan Sindangresmi merupakan salah satu area yang menjadi lumbung padi dan lumbung jagung Kabupaten Pandeglang dan bahkan Provinsi Banten.
Bahkan kata Rijal, tidak sedikit Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten menyalurkan bantuan kepada petani melalui program pertanian semisal, bantuan alat-alat pertanian, benih, pupuk, dan festisida/insektisida serta program lainnya.
Program itu telah berjalan cukup lama, namun hingga hari ini, program-program tersebut tidak sampai ke tangan petani sindangresmi mengapa ?, Karena ungkap Rijal, pihaknya menduga kalau program-program tersebut sudah menjelma menjadi tambang emas yang cukup menjanjikan bagi para elite petani.
“Dugaan adanya permainan antara oknum dinas pertanian dan kaum elite tani begitu kental terasa. Bantuan alat pertanian hampir 100% dijadikan komoditas jual beli. Padahal alat-alat tani tersebut merupakan barang hibah,” terangnya
Masih kata aktivis satu ini, pihaknya terkadang menyesalkan terhadap program yang datang ke petani tidak tepat waktu dan sasaran seperti, dalam pengadaan benih, realisasi program ini selalu dilaksanakan pada saat musim ngoyos (Menyiangi lahan dari rerumputan atau pasca tandur (setelah ditanam).
Alhasil kata Rijal, benih bantuan pun tak bisa ditanam. Selain itu kegagalan program secara kuantitas, bantuan benih yang sampai ke petani pun tak lebih dari 50% dari total yang seharusnya diterima.
“Hal ini terjadi karena adanya dugaan pemotongan oleh para elite di level elite tani (upt dan gapoktan),” cetusnya seraya mengatakan, yang paling miris kata Rijal, gurita kekuasaan elite tani, sudah sampai pada penguasaan stempel kelompok dan buku rekening kelompok tani.
Terlebih lagi jelas Rijal, selama ini program berbasis ketahanan pangan di sindangresmi selalu mengedepankan “Asal Ibu Senang”. Ini tercermin dari pelaporan keberhasilan panen, kedelai, padi atau jagung yang faktanya hanya klaim sepihak dari para elite penghisap darah petani.
“Berawal dari permasalahan tersebut, maka hari ini kami bersama petani Sindangresmi melakukan manifesto politik mengungkap fakta yang sebenarnya, betapa sulitnya nasib yang dialami petani,” pungkasnya. (Res/Red)
Komentar