Ternate – Peran hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam memastikan dan mendukung proses pembangunan di Indonesia khususnya Malut menjadi sangat penting. Hal itu, terangkum dalam pertemuan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir saat menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Papua Barat (Pabar) di ruang kerjanya di Ternate, Kamis (4/9).
Kakanwil Argap Situngkir menyampaikan sinergi Kemenkum dengan Kemenham sangat penting karena menjadi faktor penting dalam menopang pembangunan ekonomi. Terlebih hukum dan HAM memiliki ruang lingkup tugas yang saling terkait.
“Di Malut, sinergi antara Kemenkum dan Kemenham terus terjalin baik. Karena kita lahir dari rahim yang sama Insan Pengayoman. Selain itu, berbagai potensi persoalan sosial membutuhkan pendekatan persuasif hukum dan HAM di wilayah,” tutur Argap Situngkir.
Sementara itu, Kakanwil Fatrixs menyampaikan bahwa Malut merupakan salah satu wilayah kerja Kemenham Pabar, selain Maluku, dan Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Wilayah kerja yang luas membutuhkan sinergi seluruh pihak.
“Kami mengapresiasi dukungan dari Kakanwil Kemenkum Malut dan jajaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenham Pabar wilayah kerja Malut yang memiliki pegawai relatif banyak. Pelaksanaan pembangunan, penguatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM harus dapat berjalan dengan baik di Malut,” ungkapnya.
Silaturahmi tersebut menjadi ruang dialog dan sinergi untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan langkah dalam upaya dukungan Implementasi hukum dan HAM yang berdampak di Malut.
Turut hadir dalam silahturahmi tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kepala Bidang IDP HAM Burhani Haddad beserta jajaran Kanwil Kemenham Pabar.
