JAKARTA – Hampir satu bulan berjalan, perpolitikan Indonesia disuguhkan dengan kisruh pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat secara paksa dari AHY selaku ketua umum yang sah hasil kongres V 2020 di Jakarta.
Upaya perebutan paksa ini diinisiasi oleh segelintir kader yang diduga melibatkan orang penting di tubuh pemerintahan, yaitu Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Kisruh ini berujung dengan dilaksanakannya KLB PD pada Jum’at (5/3/2021) di Deli Serdang, tepatnya di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumatera Utara dengan mendaulat Moeldoko sebagai ketua terpilih melalui voting berdiri.
Atas kekisruhan ini, Koordinator Presidium Nasional Barisan Aktivis Muda (BAM) Indonesia Enday Hidayat, ikut memberikan komentarnya.
“Selaku kaum muda yang sedang mempelajari perjalanan perpolitikan di negeri ini, saya memandang, pelaksanaan KLB pada sebuah institusi kepartaian adalah tindakan yang boleh dilakukan apabila prosesnya sejalan dengan AD/ART sebagai konstitusi partai tersebut. Namun apabila pengambilalihan secara paksa itu menabrak AD/ART dan hanya karena haus akan kekuasaan, maka cara instan dengan mem ‘begal’ ketua umum yang sah adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai politik yang baik dan sangat menciderai demokrasi yang kita jalankan”, ujar Koornas BAM-I, yang biasa di sapa bung EH.
Enday juga menyinggung jabatan strategis Moeldoko dalam pemerintahan presiden Jokowi.
“Pak Moeldoko ini kan orang penting dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan presiden Jokowi. Dengan jabatan yang sangat strategis sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, justru harusnya ia berperan untuk memastikan bahwa perpolitikan di negeri ini berjalan dengan baik, bukan malah ‘membajak’ partai orang. Pak Jokowi harus segera ‘mengevaluasi’ pembantunya tersebut yang sudah menciderai dan mencoreng wajah demokrasi di era pemerintahannya. Jika pemerintah melakukan pembiaran atas tindakan ‘Pembegalan’ parpol oleh Moeldoko, maka kita akhirnya menilai bahwa tindakan ‘Pembegalan’ oleh Moldoko terhadap Partai Demokrat, memberikan gambaran kepada kita tentang ‘Watak’ penguasa saat ini”, tegas Enday.
Koor Presidium Nasional BAM-I menyampaikan, tindakan KSP Moeldoko terhadap Partai Demokrat memberikan ‘pelajaran’ yang sangat berharga untuk dirinya selaku kaum muda.
“Pak Moeldoko ini kan mantan Panglima TNI yang diangkat di era presiden SBY, semasa menjadi prajurit TNI tentu ia ditempa dengan nilai-nilai yang luhur dan ditempa untuk menjadi seorang kesatria. Dalam benak saya dari tempaan itu semua, saya membayangkan kehadirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini ia akan menjadi sosok negarawan yang menjadi teladan, namun nyatanya ia malah bertindak sebaliknya dan tindakannya memberikan preseden yang sangat buruk terhadap dinamika perpolitikan di Indonesia”, tutup Enday (*/cr3).
