BANTEN.SIBERINDO.CO – Pengembangan kawasan perguruan tinggi membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk dalam pengelolaan aset dan pemenuhan ketentuan administrasi. Untuk mendukung hal tersebut, Inspektorat Wilayah V pada Itjen Kemenag melakukan pendampingan terhadap rencana pengembangan kawasan Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, termasuk rencana tukar menukar tanah kas desa.
Dalam kegiatan tersebut, Inspektur Wilayah V, Muhamad Iqbal, bersama tim pengawasan diterima Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Zaenal Mustakim, beserta jajaran.
Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa keterlibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sejak tahap perencanaan penting untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan. Pendampingan juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi risiko, menelaah dokumen, dan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan yang akuntabel.
“Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam pencegahan kecurangan, pengamanan aset, serta penanganan kecurangan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian intern. Melalui pendampingan ini, kami berupaya mengidentifikasi dan memitigasi risiko agar proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai ketentuan,” jelas Iqbal di Pekalongan, Minggu (15/11/2026).
Ia menambahkan, pengelolaan aset membutuhkan perhatian terhadap aspek administrasi, legalitas, dan kepatuhan regulasi sejak tahap perencanaan. Karena itu, setiap tahapan perlu dipersiapkan secara cermat agar rencana pengembangan kampus memiliki dasar yang memadai.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi perhatian dalam setiap tahapan. Kami berharap seluruh proses berjalan sesuai regulasi sehingga pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kebutuhan pengembangan kampus,” tambahnya.
Sebagai bagian dari pendampingan, tim Inspektorat Wilayah V menelaah sejumlah aspek, mulai dari status dan legalitas tanah, kelengkapan dokumen, kebutuhan pengembangan kampus, kesiapan anggaran, hingga ketentuan yang mengatur tukar menukar tanah kas desa. Hasil penelaahan tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Sementara itu, Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Zaenal Mustakim, menjelaskan bahwa rencana pengembangan kawasan tersebut telah direncanakan sejak 2018. Lokasi tanah yang berada di tengah kawasan universitas dinilai strategis untuk mendukung perluasan fasilitas pendidikan, khususnya pengembangan Fakultas Sains dan Teknologi.
“Kami berharap Inspektorat Jenderal dapat memberikan pendampingan dan melakukan reviu sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus meminimalkan risiko dalam pelaksanaannya,” ungkap Zaenal.
Ia menambahkan, universitas telah menyiapkan anggaran untuk mendukung rencana tersebut. Namun, pelaksanaan tukar menukar tanah masih menunggu izin resmi Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendampingan ini menjadi bagian dari kontribusi Itjen Kemenag dalam mendukung tata kelola aset yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan memperhatikan aspek administrasi, legalitas, dan kepatuhan terhadap regulasi sejak tahap perencanaan, pengembangan kawasan UIN Pekalongan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan fasilitas dan kualitas layanan pendidikan tinggi.(***)








