oleh

Nalar Dukung Pemantau Pemilu, Penyelenggara Pemilu Harus Lakukan Evaluasi Kinerja

PANDEGLANG – Perkumpulan Nalar Pandeglang  mengapresiasi lembaga pemantau pemilu di Banten salah satunya JRDP (jaringan rakyat untuk demokrasi dan pemilu) yang intens melakukan pematauan di kabupaten/kota di Banten yang melaksanakan Pilkada serentak.

Bahkan, belum lama ini JRDP telah merilis hasil pemantauan antara lain adanya pemilih pemula yang belum masuk ke Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah ditetapkan.

Juru bicara Nalar Pandeglang Rudi Yana Jaya mengatakan, pemantauan Pemilu merupakan wujud konkret masyarakat atau lembaga yang peduli terhadap tegaknya demokrasi.

BACA JUGA:  Imat “ Siap Jadi Penantang Irna-Tanto di Pilkada Tahun 2020

“Dengan adanya pemantau, penegakan Demokrasi juga akan lebih terjamin. Untuk itu kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah pemantau salah satunya JRDP di Banten,” kata Rudi dalam siaran persnya, Sabtu(19/9/2020).

Dikatan Rudi, temuan pemantau soal pemilih pemula yang belum masuk DPS merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti dan jadi bahan evaluasi Bawaslu Banten ataupun oleh KPU Banten atas kinerja penyelenggara yang ada dibawahnya.

“Dengan adanya temuan ini, Bawaslu Banten harus segera mengevaluasi kinerja jajaran di bawahnya terutama dibagian pengawasan. Idealnya, penyelenggara khususnya Bawaslu yang memiliki perangkat yang terstruktur dan anggaran yang besar mampu mengantisipasi persoalan yang saat ini diangkat pemantau.  Namun sepertinya ini tidak berjalan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Dandim 0602/Serang Berikan Arahan, Anggotanya Yang Lulus Diktukba Reg Sus

“Kemudian KPU Banten juga agar segera mengevaluasi kegiatan coklit yang sudah dilaksanakan oleh KPU kabupaten yang dibantu oleh badan adhocnya guna mewujudkan data pemilih yang akurat,mutakhir dan komprehensif karena saat ini akan memasuki tahapan publikasi DPS,” imbuhnya.

Hal yang tak kalah penting kata Rudi adalah membentengi Bawaslu dan KPU dari intervensi kelompok kepentingan yang menyalahi wewenang kekuasaan, khsusnya Incumbent.

BACA JUGA:  Anggota DPRD Komisi 2 Kota Serang, Dorong BUMD Agro Optimalkan Potensi dan Aset Lahan

“Caranya dengan mengevaluasi jajaran dibawahnya guna memastikan tidak ada personilnya yang masih aktif di lembaga kemasyarakatan baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017  tentang pemilihan umum pasal 117 ayat ( 1 ) huruf k,” terangnya.

Karena pentingnya pemantauan, Rudi pun berharap pemantau tetap profesional dalam melaksanakan tugas. “Pekerjaan memantau itu memang berat sehingga tidak perlu terburu-buru memberi kesimpulan terhadap sebuah temuan karena norma tidak bisa ditafsirkan secara emosional.” (Yul/Red)

News Feed