Guna memaksimalkan pembaharuan feature-feature dan pengelolaan data yang ada pada aplikasi survei 3AS, Kantor Wilayah Kemenkumham Banten mengikuti FGD Analisa Data hasil Survei IKM-IPK yang digelar oleh Balitbang Hukum dan HAM., Jum’at (21/05).
Kegiatan dikarenakan adanya tahap pengembangan, maka diadakan sosialisasi guna apa yang telah dikembangkan dari aplikasi tersebut dapat diinformasikan secara menyeluruh terutama bagi admin atau operator.
Dibuka oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kemenkumham Asep Syarifudin kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui mengukur, dan memetakan kualitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi pada Kementerian, Lembaga, dan OPD, kegiatan ini membahas Pengenalan analisa data melalui info grafik, panduan survey menggunakan PC/Tablet, dan pengumpulan data kendala menggunakan aplikasi Survei IKM-IPK versi terbaru.
Dengan adanya 3 sesi dalam kegiatan FGD ini, yakni Analisa Data, Survei IKM-IPK melalui PC dan Diskusi, dijelaskan Tujuan dari IKM-IPK sehingga meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Adapun perubahan yaitu diantaranya jawaban yang berubah dari setuju dan tidak setuju menjadi bentuk bintang, penyediaan bahasa asing yang sebelumnya tidak ada, tentunya akan bermanfaat di ketika dipakai di lokasi bandara, lokasi wisata dan lain sebagainya, kemudian pengolahan data didalam aplikasi yang semakin kompleks dan dibukanya akses untuk melakukan survei melalui 1 komputer yang disediakan oleh satker.
Diikuti secara Daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Rapat Law and Centre, Kegiatan diikuti oleh para admin/ operator survei 3AS dari mulai dari admin Kepala Kantor Wilayah, admin Divisi Pemasyarakatan, admin Divisi Keimigrasian, admin Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta admin Divisi Administrasi. (Dede).
