Jakarta – Kelompok Kerja Pemberantasan Retribusi Gelap (Satgas Sabre Pungli) menilai digitalisasi sistem pembayaran menutup kesenjangan debet langsung ilegal di layanan publik.
Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul saat melakukan sidak di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Senin
Agung mengatakan, pihaknya tidak menemukan praktek pungli di di Terminal Pulo Gebang.
“Setelah adanya banyak ‘online’ itu akan mengurangi karena dengan sistem ‘online’ tidak ada celah untuk melakukan pungli karena pembayaran melalui digital atau e-money,” kata Agung Makbul dilansir antaranews.com.
Agung menambahkan, pihaknya berharap seluruh unit pelayanan publik juga dapat menerapkan digitalisasi untuk mengurangi celah adanya pungutan liar.
Dia juga meminta kepada masyarakat untuk ikut serta dalam memberantas pungutan liar dengan melaporkan apabila menemukan praktik pungli.
“Kalau ada indikasi pungli laporkan kepada petugas. Masyarakat juga harus aktif untuk melaporkan pungli,” ujar Agung.
Kepala Terminal Pulo Gebang, Bernard Pasaribu
mengatakan, pihaknya selama ini belum mendapatkan laporan mengenai praktik pungutan liar di tempatnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya bertekad untuk menjadikan Terminal Pulo Gebang menjadi wilayah yang bebas dari pungutan liar.
“Kita selalu membuka layanan pengaduan masyarakat terkait pungli dan kami berharap di lingkungan terminal Pulo Gebang bersih dari pungutan liar,” ujar Bernard Pasaribu.(*/cr2)