Menjalani perannya sebagai Pembina dalam Pembangunan Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi Satuan Kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi kepada Satuan Kerja di Wilayah Tangerang Raya. Terbagi menjadi 2 (dua) sesi, sesi satu dengan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang sebagai meeting point, kegiatan dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Nirhono Jatmokoadi dan Kepala Divisi Keimigrasian, Ahmad Firmansyah. Adapun Satuan Kerja yang menjadi peserta pada kegiatan sesi satu ini antara lain Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang, LPKA Kelas I Tangerang, Rutan Kelas I Tangerang, dan Kanim Kelas I Non TPI Tangerang.
Catatan dan Evaluasi Pembangunan ZI oleh Tim Penilai Nasional (TPN) di Tahun 2020 lalu menjadi poin utama yang disampaikan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho, dalam paparannya.
“Menjawab keresahan teman-teman di Satuan Kerja yang bertanya tentang penyebab gagalnya Satuan Kerja saat Desk Evaluasi oleh TPN, berikut catatan dan evaluasi TPN antara lain Kepala Satuan Kerja dinilai tidak memiliki semangat Pembangunan ZI, kurangnya pemahaman jajaran Satuan Kerja tentang Pembangunan ZI, saat Desk Evaluasi Kepala Satker tidak menguasai materi paparan dengan baik,” ujar Nugroho.
Masih kata Nugroho, “Selanjutnya, perbedaan gambaran Satuan Kerja antara yang terdapat dalam Data Dukung atau Video Profile berbeda dengan keadaan nyata di Lapangan Satker tersebut. Adanya pemberitaan negative di media juga turut andil menjadi penyebab gagalnya Satuan Kerja dalam meraih Predikat WBK/WBBM,” lanjutnya. (Dede).
