Lebak,- siberindo.co
Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) yang menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lebak sangat memprihatinkan dan butuh perhatian khusus dari Pemerintah setempat.
Badan Pusat Statistik (BPS) atau Lembaga Penyelenggara Sensus Penduduk perwakilan Kabupaten Lebak telah mengadakan survei secara door to door, bahwa di Kabupaten Lebak ini adalah daerah yang paling lemah dalam peningkatan IPP dan IPM nya.
Dikatakan Ai Budiman, selaku koordinator fungsi statistik sosial, peningkatan angka kemiskinan dan angka anak – anak yang putus sekolah di Kabupaten Lebak ini adalah daerah yang paling banyak diantara daerah yang lainnya.
“Kami pihak BPS telah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan survei dengan melalui door to door. Dan hasil yang kami himpun, masih banyak ditemukan masyarakat miskin dan anak – anak yang putus sekolah,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, pada Sabtu, 27 Mei 2023.
Menurut hasil dari survei pihak BPS, sambung dia, bukan hanya pendidikan saja banyak ketertinggalan, namun ada juga hal lainnya yang membuat kami heran, seperti dalam hal penerimaan program bantuan pemerintah, banyak yang tidak tepat sasaran. Contohnya, masih banyak orang yang mampu tapi menerima bantuan seperti, Bantuan Langsung Tunai ( BLT), Program Kelarga Harapan (PKH) dan program – program lainnya.
“Rumah yang bagus lantai keramik, kendaraan roda dua punya lebih dari satu, punya pekerjaan yang layak, tapi ko masih banyak yang menerima bantuan dari program pemerintah,” keluhnya.
Dihari dan tanggal yang sama, Medi Juanda, politisi dari Partai NasDem mengungkapkan hal yang sama, bahwa di Kabupaten Lebak ini masih banyak angka kemiskinan dan Indeks pembangunan pendidikan serta Indeks Pembangunan manusianya yang menurun secara dratis.
“Saya merasa prihatin melihat kondisi masyarakat Kabupaten Lebak yang masih tertinggal dalam pendidikan dan hidup dibawah garis kemiskinan. Ini dikarenakan kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah,” terangnya.
Sebenarnya, lanjut Medi, ini seharusnya tidak terjadi di daerah Kabupaten Lebak ini, karena kalau dihitung dari anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dunia pendidikan, kesehatan bahkan pemberantasan kemiskinan sudah relevan angka anggaran yang diajukan.
“Apalagi sekarang, ada penambahan alokasi anggaran sekian persen untuk dialihkan ke masalah pendidikan dan kesehatan, sehingga munculnya Recopusing,”Tandasnya.
“Masalah ini harus segera ditangani untuk dituntaskan agar saudara – saudara kita yang masih tertinggal bisa merasakan hidup layak dan menerima pendidikan formal yang seharusnya sesuai amanat Undang – Undang,” imbuhnya. (Otg)
