Tangerang – Ribuan buruh dari beberapa Serikat Buruh yang ada di wilayah Tangerang Raya dan Banten hari ini bergerak ke dua lokasi yakni Istana Negara Jakarta dan Kantor Pemerintahan Provinsi Banten untuk menggelar demo dan meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum tahun 2022 yang dianggap mereka terlalu rendah.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), yang juga presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3), Maman Nuriman meminta Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Republik Indonesia merevisi SK kenaikan UMK tahun 2022 menjadi sebesar 5,4% untuk seluruh Kota dan Kabupaten se-Provinsi Banten.
“Kita juga berharap pemerintah memberlakukan kembali Kenaikan Upah Sektoral untuk seluruh kaum buruh. Selain itu, kami juga menuntut pemerintah menghapus seluruh Peraturan turunan (PP 34, PP 35, PP 36, dan PP 37) tahun 2021 yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja sesuai dengan Amar Putusan MK Poin 7,” ujar Maman ketika dihubungi, Rabu (8/12/2021) dilansir beritasatu.com.
Dalam kesempatan itu, Maman juga mengutuk keras pernyataan Gubernur Wahidin Halim terkait demo yang dilakukan buruh dengan mengatakan bahwa pengusaha bisa cari karyawan baru bila memang buruh yang sekarang tidak mau menerima keputusan pemerintah tentang upah tahun 2022 yang sudah ditetapkan pemerintah.
“Kita yang pasti mengutuk keras ucapan tersebut karena memperlihatkan dengan jelas bahwa rezim hari ini semakin menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan modal, dan tidak berpihak kepada rakyat mayoritas, termasuk kaum buruh. Ucapan dari Wahidin Halim tersebut akan semakin menghadapkan kaum buruh pada realitas bahwa jaminan upah yang layak tidak akan pernah didapatkan. Kemudian suramnya masa depan kaum buruh juga diambang ketidakpastian,” lanjutnya.
Dalam kesempatan ini, Maman juga berharap penetapan upah bagi buruh tidak dijadikan komoditas politik dan kepentingan. Lantaran akibat hal tersebut membuat buruh semakin tersudut dan hidup dengan tidak layak.
“Kita berharap Pemerintah mendengar aspirasi kita, karena kita berharap buruh bisa hidup dengan layak. Saat demo ini, kita juga akan menyuarakan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja,” terangnya.
Aksi buruh yang dilangsungkan hari ini dijaga oleh petugas gabungan yang berjumlah 251 personel yang ditempatkan di beberapa titik yang dilintasi massa pendemo.(*/cr2)
