Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai panitia khusus (pansus) sumur resapan yang diusulkan oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta belum dibutuhkan. Meskipun, Riza menilai pansus tersebut sah-sah saja diusulkan karena merupakan hak anggota DPRD.
“Saya kira pansus itu hak teman-teman DPRD, cuma kalau soal sumur resapan rasanya belum diperlukan,” ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/12/2021) dilansir beritasatu.com.
Riza menilai fraksi apapun di DPRD DKI sebenarnya bisa melakukan dialog langsung dengan dinas-dinas terkait khusus Dinas Sumber Daya Air terkait persoalan pembangunan sumur resapan di beberapa titik di Jakarta.
“Silakan teman-teman dari fraksi mana pun melakukan dialog dengan dinas terkait, temui kalau perlu kontraktornya, lihat di lapangan, minta penjelasan keterangan bisa dicarikan solusinya,” tandas Riza.
Riza mengatakan, pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan sumur resapan adalah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Pihaknya, kata Riza, juga sudah menginstruksikan jajaran dinas SDA untuk memastikan para kontraktor program sumur resapan agar bekerja sesuai dengan aturan, SOP dan ketentuan yang telah diatur.
“Secara umum hadirnya sumur resapan sangat membantu. Terkait masih ada yang belun sempurna pengerjaannya, tugas Dinas SDA untuk memastikan kontraktor harus melaksanakan dengan sebaik baiknya, kalau tidak ya diberi sanksi,” terang Riza.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan secara terbuka pembentukan pansus sumur resapan. Fraksi PSI menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.
“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Sumur resapan ini ada yang merusak jalan, ada yang terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Padahal anggarannya Rp 411 miliar, tetapu meresahkan warga,” ujar anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).
Justin mengatakan data pembangunan sumur resapan tidak terbuka. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan. Padahal, pihaknya sudah berkali-kali meminta data tersebut termasuk pada saat rapat di DPRD DKI.
“Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi,” tambah Justin.
Justin yakin pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan. Selain itu, dia ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.
“Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini, kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari Rp 411 miliar lebih ini,” pungkas Justin.(*/cr2)
