Siberindo.co – Wakil Bupati (Wabup) Lebak, Ade Sumardi menghadiri Rakor Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid 19 melalui daring di Data Center Setda Lebak Minggu malam (31/1/2021) pukul 19.00 WIB.
Rakor dipimpin Iangsung Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan lnvestasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan diikuti oleh Kapolri, Panglima TNI, Kepala BNPB, Menteri Agama,Gubernur, Bupati/Walikota, Forkopimda di 13 Provinsi Jawa Bali.
Pertemuan di hari libur tersebut merupakan lanjutan Rapat Koordinasi tingkat menteri bersama kepala daerah 13 provinsi di Indonesia sekaligus keseriusan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.
Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan dalam paparannya membahas mengenai peningkatan penegakan disiplin dan yustisi dalam penegakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan tingkat kematian, dan meningkatkan tingkat kesembuhan.
“Penegakan disiplin aturan PPKM wajib dilakukan untuk menurunkan mobilitas masyarakat kepatuhan terhadap 3M. lni penting untuk menurunkan penambahan kasus baru dan angka kematian” Ungkap Menko Maritim
Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan dalam operasi yustisi perubahan perilaku masyarakat Iebih terintegrasi dan dilakukan secara terukur antara TNI, Polri dan Satpol PP, sehingga perekonomian masih tetap berjalan namun jumlah kasus bisa ditekan.
“Operasi yustisi perlu diperluas diarea perkantoran dan restoran untuk memastikan PPKM berjalan” Ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Lebak, Ade Sumardi terlihat fokus memperhatikan materi yang dipaparkan Menko Maritim membahas terkait bagaimana penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19.
“Kami pemerintah daerah tentunya mendukung secara penuh langkah-langkah pemerintah pusat dalam menangani virus Covid-19 ini” Pungkas Wabup Lebak.
Untuk diketahui, PPKM akan diber|akukan di beberapa wi|ayah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Tingkat kematian di atas tingkat kematian nasional yaitu 3 persen, Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu 82 persen, Tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu 14 persen, tingkat keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen dan Pulau Jawa dan Bali menjadi wilayah awal diterapkannya PPKM.(Ajat/fajarbanten.com )
