Hukum

Kasus kematian Juwita, seorang jurnalis wanita media online di Banjarbaru, yang diduga tewas dibunuh oknum TNI AL berinisial J, masih belum menemukan

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat dan bersikap progresif dalam menangani kasus megakorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan rasuah terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energi Service Pte Ltd.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (NW) hari ini, 10 Maret 2025. Dia bakal

Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membeberkan kemungkinan penerapan tuntutan hukuman mati terhadap para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang

Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkapkan hasil penindakan terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang

Jakarta. Bareskrim Polri mengungkap kinerja pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba periode Januari-Februari 2025. Pemberantasan Narkoba ini merupakan bentuk realisasi dari Asta

Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengutus tim Sekjen dan Dirjen AHU untuk proses pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi yang rencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan. Dia viral gegara

Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara akibat dugaan korupsi minyak di Pertamina bisa saja lebih besar dari Rp 193,7 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diperiksa lagi oleh penyidik KPK, Rabu, 26 Februari 2025. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan pertama usai dirinya ditahan di

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto sempat melempar senyum ke arah awak media usai dilakukan sesi foto di

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini, 20 Februari 2025. Puluhan orang telah diperiksa penyidik, sebelum upaya paksa itu dilakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Upaya paksa itu berlaku selama 20 hari pertama. “Sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,”

KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB)

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan narapidana pengedar Narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi tidak akan mendapatkan amnesti. Supratman mengatakan pihaknya