JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pandemi Covid-19 dapat menjadi alasan untuk melakukan koreksi secara total terhadap sistem pendidikan Indonesia.
Menurut Presiden, pandemi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk maju.
Karena, kata dia, cita-cita bangsa untuk mencapai kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul melalui pendidikan harus terus diupayakan.
“Agar pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat, benar-benar dirasakan rakyat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,” ujar Jokowi.
Dia melanjutkan, situasi pandemi ini menjadi tantangan bagi para tenaga pendidik dan juga pelajar harus menggunakan cara-cara baru yang inovatif, agar tetap memeroleh pengajaran yang berkualitas.
“Jika pendidikan masih menggunakan cara-cara lama, maka Indonesia akan tertinggal. Perlu cara-cara baru, digital, hybrid, dan kita harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif dan ada inovasi terus,” ucap Jokowi.
Dengan sistem hybrid itu pula, imbuh Presiden, pembelajaran jarak jauh digulirkan agar pendidikan terus berlanjut, namun dapat mencegah penularan COVID-19.
“Tantangannya adalah, memastikan seluruh pembelajaran tersampaikan dengan baik, terutama untuk jenjang pendidikan dasar. Dan guru dituntut untuk betul-betul kreatif dan inovatif,” tambahnya.
Kekurangan Sistem Pendidikan Indonesia
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa berbagai kekurangan dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi lebih terlihan saat pandemi.
Menurut Nadiem Makarim, banyak sekali hal-hal yang sebelumnya sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, dan karena pandemi ini menjadi jauh lebih terlihat jelas.
Nadiem Anwar Makarim menyebut kekurangan itu diantaranya mengenai kesenjangan digital, akses internet serta akses guru berkualitas yang tidak merata hingga penganggaran yang belum memprioritaskan daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T) Indonesia.
Mendikbudristek juga menyampaikan, terobosan mengenai Merdeka Belajar, salah satunya mengubah Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN).
“Sekarang kita bukan mengukur informasi tetapi kita mengukur remurasi dan literasi kemampuan bernalar sesuai standar internasional,” kata Nadiem Makarim.
Menurut dia, pertama kalinya dalam sejarah sistem pendidikan Indonesia, pihaknya akan menambahkan survei karakter, dimana nilai-nilai Pancasila akan diukur dan kuantifikasi per sekolah.
“Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan bisa kita ukur. Ini salah satu program big data pertama kita,” pungkasnya. (*/Nad)
